PORE: Dari Kata Menjadi Gerakan, Membangun Sekolah yang Hidup dari Dalam

Di tengah derasnya arus perubahan zaman, sekolah sering kali terjebak pada rutinitas: kurikulum dijalankan, program dilaksanakan, laporan disusun, namun ruh pendidikan itu sendiri terasa samar. Banyak sekolah bergerak, tetapi tidak semua benar-benar hidup. Dalam konteks inilah, UPT SPF SMP Negeri 1 Makassar memilih sebuah jalan yang berbeda: bukan sekadar memperbaiki sistem, tetapi membangkitkan kesadaran. Bukan hanya menjalankan program, tetapi menyalakan energi dari dalam. Energi itu bernama PORE.

PORE bukan sekadar istilah. Ia bukan slogan, bukan jargon, dan bukan pula sekadar inovasi sesaat. PORE adalah filosofi yang lahir dari kearifan lokal budaya Makassar, sebuah kata sederhana yang menyimpan makna dalam: dorongan batin untuk bergerak, bangkit, berkembang, dan memberi manfaat. PORE adalah energi yang tidak menunggu perintah, tetapi tumbuh dari kesadaran. Ia tidak datang dari luar, melainkan menyala dari dalam diri setiap individu.

Ketika filosofi ini diangkat menjadi landasan pendidikan, maka yang berubah bukan hanya program sekolah, tetapi cara berpikir seluruh warga sekolah. PORE menggeser paradigma: dari sekadar menjalankan kewajiban menjadi kesadaran untuk bertumbuh; dari menunggu arahan menjadi inisiatif untuk bergerak; dari rutinitas menjadi inovasi.

Di UPT SPF SMP Negeri 1 Makassar, PORE hadir sebagai jawaban atas sebuah kegelisahan nyata. Data menunjukkan bahwa kemampuan literasi peserta didik belum optimal. Perpustakaan belum sepenuhnya menjadi pusat kehidupan belajar. Minat baca masih rendah. Namun sekolah ini tidak memilih jalan pintas dengan sekadar menambah program. Mereka memilih jalan yang lebih mendasar: membangun kesadaran belajar itu sendiri.

Di sinilah PORE menemukan relevansinya. Ia menjadi titik awal perubahan, menggerakkan dari dalam, bukan memaksa dari luar. Ketika PORE dihidupkan, peserta didik tidak lagi sekadar membaca karena tugas, tetapi karena dorongan ingin tahu. Guru tidak lagi mengajar karena kewajiban, tetapi karena panggilan untuk membimbing. Sekolah tidak lagi berjalan karena sistem, tetapi karena kesadaran kolektif.

Filosofi ini kemudian diterjemahkan ke dalam nilai-nilai inti yang menjadi fondasi gerakan sekolah: Potensi, Optimalisasi, Responsif, dan Empati.

Potensi mengajarkan bahwa setiap anak memiliki kekuatan unik yang layak untuk ditemukan dan dikembangkan. Tidak ada anak yang tidak mampu, yang ada hanyalah potensi yang belum diberi ruang. Optimalisasi menegaskan bahwa potensi tersebut harus diolah secara serius, sistematis, dan berkelanjutan. Responsif mendorong seluruh warga sekolah untuk peka terhadap perubahan zaman, terbuka terhadap inovasi, dan siap beradaptasi. Sementara empati menghadirkan keseimbangan: bahwa pendidikan bukan hanya tentang kecerdasan, tetapi juga tentang kepedulian dan hubungan antarmanusia.

Nilai-nilai ini tidak berhenti pada tataran konsep. Mereka diintegrasikan secara utuh dalam visi, misi, dan tujuan sekolah. Visi tidak lagi sekadar kalimat indah, tetapi menjadi arah yang hidup: membentuk peserta didik yang berkarakter, literat, mandiri, dan berprestasi melalui penguatan filosofi PORE. Misi menjadi langkah nyata, dan tujuan menjadi target yang terukur.

Namun yang membuat PORE benar-benar “hidup” adalah implementasinya.

Dalam bidang kurikulum, pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, tetapi pada siswa. Kelas berubah menjadi ruang eksplorasi, bukan sekadar transfer pengetahuan. Siswa didorong untuk bertanya, berpikir, dan mencipta. Dalam bidang kesiswaan, potensi non-akademik diberi ruang tumbuh melalui kegiatan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan pembentukan karakter. Dalam bidang literasi, lahirlah inovasi PORENADI (Potensi Berliterasi Anak Secara Digital), sebuah program yang menggabungkan semangat PORE dengan tuntutan era digital. Perpustakaan tidak lagi menjadi ruang sunyi, tetapi pusat aktivitas yang hidup. Literasi tidak lagi membosankan, tetapi menjadi pengalaman yang menyenangkan.

Di sisi lain, manajemen sekolah juga berubah. Kepemimpinan tidak lagi sekadar administratif, tetapi transformasional. Keputusan tidak lagi berbasis asumsi, tetapi data. Kolaborasi tidak lagi formalitas, tetapi kebutuhan.

Semua ini tidak terjadi secara kebetulan. PORE dijalankan melalui strategi yang terstruktur: dimulai dari sosialisasi, internalisasi, implementasi, hingga penguatan dan evaluasi. Setiap tahap dirancang agar nilai tidak hanya dipahami, tetapi benar-benar dihidupi.

Yang menarik, keberhasilan PORE tidak diukur hanya dari angka, tetapi dari perubahan nyata: siswa yang lebih percaya diri, guru yang lebih inovatif, dan budaya sekolah yang lebih hidup. Namun demikian, sistem monitoring dan evaluasi tetap menjadi penjaga mutu, memastikan bahwa setiap langkah dapat diukur, direfleksikan, dan diperbaiki.

Pada akhirnya, PORE bukan hanya milik satu program, satu guru, atau satu generasi siswa. Ia adalah identitas sekolah. Ia adalah napas yang menghidupkan setiap aktivitas. Ia adalah energi yang menyatukan seluruh warga sekolah dalam satu arah yang sama.

Lebih dari itu, PORE adalah pengingat bahwa pendidikan sejatinya bukan tentang seberapa banyak yang diajarkan, tetapi seberapa dalam yang dihidupkan. Bukan tentang seberapa lengkap program, tetapi seberapa kuat kesadaran.

UPT SPF SMP Negeri 1 Makassar melalui PORE telah menunjukkan satu hal penting: perubahan besar tidak selalu dimulai dari kebijakan yang rumit, tetapi dari kesadaran yang sederhana, kesadaran untuk bergerak.

Dan ketika kesadaran itu tumbuh, maka sekolah tidak hanya berjalan.

Ia hidup.

(Satu refleksi bersama)

Jeritan Guru dalam Labirin Birokrasi Kenaikan Pangkat

Di ruang-ruang kelas yang sederhana, di balik papan tulis yang setiap hari dipenuhi coretan pengetahuan, ada satu hal yang sering luput dari perhatian: perjalanan panjang seorang guru dalam menjaga martabat profesinya. Guru tidak hanya mengajar, mendidik, dan membimbing. Mereka juga menjalani sebuah perjalanan administratif yang seringkali tidak sederhana perjalanan yang bagi sebagian orang terasa seperti menelusuri sebuah labirin panjang bernama birokrasi kenaikan pangkat.

Pada prinsipnya, sistem pengembangan karier guru dirancang untuk mendorong profesionalisme. Kenaikan pangkat bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk pengakuan atas pengabdian, kompetensi, dan dedikasi seorang pendidik. Setiap jenjang yang dicapai seharusnya menjadi simbol bahwa seorang guru terus bertumbuh bersama profesinya.

Namun dalam praktiknya, banyak guru merasakan bahwa perjalanan menuju jenjang tersebut tidak selalu berjalan lurus. Ia sering berliku, penuh tahapan yang panjang, dan terkadang menghadirkan ketidakpastian. Bukan karena guru tidak siap menghadapi tantangan, melainkan karena sistem yang mereka hadapi terasa semakin kompleks.

Hari ini, proses kenaikan pangkat guru melibatkan berbagai tahapan yang harus dilalui dengan teliti. Mulai dari pengumpulan angka kredit, verifikasi administrasi, hingga tahapan uji kompetensi dan penerbitan berbagai dokumen resmi. Semua proses ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap guru yang naik pangkat memang memiliki kompetensi yang layak.

Di atas kertas, mekanisme ini tampak ideal. Namun di lapangan, banyak guru merasakan adanya jeda waktu yang panjang di antara setiap tahapan tersebut. Tidak jarang mereka harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, hanya untuk memperoleh satu dokumen yang menjadi syarat melangkah ke tahap berikutnya.

Dalam percakapan-percakapan sederhana di ruang guru, dalam obrolan santai selepas mengajar, hingga dalam diskusi di berbagai forum, muncul kisah-kisah yang hampir serupa. Ada guru yang telah memenuhi masa kerja dan angka kredit, tetapi masih menunggu terbitnya SK jabatan fungsional. Ada yang telah mengikuti berbagai proses, namun belum memperoleh kesempatan mengikuti uji kompetensi. Ada pula yang merasa bahwa informasi tentang tahapan-tahapan tersebut tidak selalu tersampaikan secara merata.

Di titik inilah sebenarnya peran pengelolaan di tingkat daerah menjadi sangat penting. Lembaga-lembaga seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dinas pendidikan, serta unit-unit pengelola administrasi kepegawaian lainnya merupakan garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan para guru dalam proses pengurusan karier mereka. Kecepatan, ketelitian, dan koordinasi antarinstansi di tingkat daerah seringkali menjadi faktor penentu apakah sebuah proses administrasi berjalan lancar atau justru tertunda.

Dalam banyak kasus, keterlambatan yang dirasakan guru tidak selalu disebabkan oleh satu faktor tunggal. Kadang ia lahir dari rangkaian proses yang saling berkaitan: proses verifikasi berkas yang memerlukan waktu, koordinasi antarinstansi yang harus menunggu giliran, hingga mekanisme pengusulan yang melibatkan sistem nasional. Di sinilah pentingnya sinergi antara pengelola di daerah dengan sistem yang lebih luas di tingkat pusat.

Peran dinas pendidikan, misalnya, tidak hanya sebatas pembinaan akademik guru, tetapi juga menjadi penghubung penting dalam memastikan bahwa informasi terkait pengembangan karier dapat tersampaikan dengan jelas dan tepat waktu kepada para guru. Demikian pula BKD yang memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan administrasi kepegawaian, mulai dari verifikasi data hingga pengusulan berbagai dokumen yang berkaitan dengan jabatan fungsional dan kenaikan pangkat.

Ketika koordinasi antar lembaga ini berjalan efektif, maka banyak hambatan administratif sebenarnya dapat diminimalkan. Informasi dapat disosialisasikan lebih cepat, berkas dapat diverifikasi lebih tertata, dan proses pengusulan dapat dilakukan secara lebih sistematis.

Di sisi lain, kehadiran sistem digital dalam pengelolaan kepegawaian juga menjadi peluang besar untuk mempercepat berbagai proses yang sebelumnya memerlukan waktu panjang. Namun sebagaimana setiap perubahan sistem, proses adaptasi tentu membutuhkan waktu, kesiapan sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi di semua tingkatan.

Akibat berbagai dinamika tersebut, tidak sedikit guru yang akhirnya bertahan dalam pangkat yang sama selama bertahun-tahun. Mereka tetap mengajar dengan penuh dedikasi, tetap datang lebih awal ke sekolah, tetap menyiapkan bahan ajar dengan penuh kesungguhan. Namun di balik itu semua, ada satu pertanyaan yang sesekali muncul di benak mereka: kapan giliran perjalanan karier ini menemukan jalannya?

Jeritan ini bukanlah jeritan kemarahan. Ia lebih menyerupai desah panjang yang lahir dari kelelahan menghadapi ketidakpastian. Sebuah suara yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menyalahkan siapa pun, melainkan untuk mengajak semua pihak melihat kembali sistem yang ada dengan lebih jernih.

Harus diakui bahwa mengelola sistem karier bagi jutaan guru di Indonesia bukanlah pekerjaan yang sederhana. Di dalamnya terdapat berbagai regulasi, mekanisme pengawasan, serta upaya menjaga standar profesionalitas. Setiap kebijakan tentu lahir dari niat baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Namun sebagaimana setiap sistem yang terus berkembang, selalu ada ruang untuk evaluasi. Kebijakan yang baik di atas kertas perlu terus diuji dengan realitas di lapangan. Ketika sebuah mekanisme dirasakan terlalu panjang, terlalu rumit, atau terlalu lambat bagi para pelakunya, maka saat itulah refleksi bersama menjadi penting.

Guru tidak menolak perubahan. Sejak awal profesi ini menuntut mereka untuk terus belajar dan beradaptasi. Mereka mengikuti pelatihan, mengembangkan kompetensi, bahkan menyesuaikan diri dengan berbagai kebijakan pendidikan yang terus berkembang.

Yang mereka harapkan sebenarnya sederhana: sebuah sistem yang jelas, transparan, dan memberikan kepastian. Bukan sistem yang memudahkan tanpa standar, tetapi sistem yang memungkinkan setiap guru melihat dengan terang jalan karier yang mereka tempuh.

Di sinilah pentingnya dialog dan kebersamaan. Permasalahan birokrasi tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Ia membutuhkan keterbukaan antara guru sebagai pelaksana di lapangan, organisasi profesi sebagai jembatan aspirasi, pengelola administrasi di daerah sebagai pelaksana teknis, serta pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Organisasi profesi seperti PGRI memiliki peran penting dalam menghubungkan suara guru dengan ruang-ruang kebijakan. Sementara pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa sistem yang dibangun benar-benar mampu melayani para pendidik secara adil dan efektif.

Ketika semua pihak duduk bersama, bukan untuk saling menyalahkan tetapi untuk saling memahami, maka labirin birokrasi yang terasa rumit itu perlahan dapat menemukan jalannya.

Pada akhirnya, perjuangan guru bukanlah semata-mata tentang pangkat atau golongan. Lebih dari itu, ia adalah tentang penghargaan terhadap profesi yang memikul tanggung jawab besar dalam membentuk masa depan bangsa.

Seorang guru mungkin tidak selalu berdiri di panggung besar. Ia lebih sering berada di dalam kelas, mengucapkan kalimat-kalimat sederhana yang menyalakan harapan dalam diri murid-muridnya. Namun di balik kesederhanaan itu, tersimpan dedikasi yang tidak ternilai.

Maka ketika suara-suara kecil mulai terdengar dari ruang-ruang guru, mungkin itu bukan sekadar keluhan. Ia bisa jadi adalah panggilan lembut untuk melakukan perbaikan bersama.

Sebab pada akhirnya, pendidikan yang kuat lahir dari guru yang dihargai. Dan guru yang dihargai lahir dari sistem yang mampu memuliakan pengabdian mereka.

Semoga jeritan dalam labirin ini suatu hari berubah menjadi langkah yang lebih pasti menuju masa depan profesi guru yang lebih bermartabat.

(Refleksi)